Koalisi Masyarakat Sipil: Kerugian Karhutla Tembus Rp359,58 Triliun

Petugas berjuang memadamkan api yang membakar lahan dan hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Agustus 2026 ( Sumber: Amnesty Internasional:© Bagus Park / Shutterstock) 



JAKARTA
– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mendera Indonesia sepanjang 2026 dinilai bukan sekadar musibah alam tahunan. Koalisi masyarakat sipil memandangnya sebagai kegagalan struktural negara yang telah menggerus perekonomian nasional hingga Rp359,58 triliun.

Ironisnya, beban kerugian fantastis tersebut belum diimbangi dengan perlindungan warga yang memadai. Anggaran negara untuk biaya kesehatan dan mitigasi dinilai masih gagal memprioritaskan keselamatan publik, terutama bagi kelompok paling rentan di lapangan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, memaparkan angka yang mencengangkan dari hasil evaluasinya hingga Oktober 2026. Total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Tanah Air tercatat membengkak di kisaran Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.



Kerugian ekonomi murni dari hilangnya aset fisik serta terhentinya aktivitas warga bahkan menyentuh 2,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Galau menegaskan bahwa penanganan bencana bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah, melainkan pemenuhan hak dasar rakyat atas ruang hidup dan udara bersih.

"Faktanya, ketergantungan pada industri ekstraktif terbukti buntung bagi daerah. Alih-alih menyejahterakan, kerugian akibat karhutla di berbagai daerah penghasil sawit dan tambang justru ratusan kali lipat lebih besar dari dana bagi hasil yang mereka terima, sementara transfer anggaran ke daerah malah dipangkas hingga 25 persen," ujar Galau di Jakarta, Kamis (19/11/2026).



Dampak Mematikan Kebakaran Hutan

Dampak paling mematikan dari krisis ini langsung menghantam sektor kesehatan publik. CELIOS memproyeksikan sebanyak 17,4 juta jiwa di 12 provinsi berisiko tinggi hingga mengalami gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

CELIOS mengungkap beban biaya kesehatan yang harus ditanggung mencapai Rp19,20 triliun untuk kasus terdiagnosis, dan melonjak hingga Rp224,65 triliun jika menghitung kasus bergejala. Lebih tragis lagi, pekatnya kabut asap karhutla tercatat telah merenggut 1.700 nyawa hanya dalam kurun waktu bulan Agustus 2026 saja.

Situasi di lapangan memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan bagi kelompok rentan. Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) daerah Kalimantan Barat, Rizky Pontiviana Akbari, menyoroti lonjakan kasus ISPA di wilayahnya yang sempat menyentuh angka 1.337 kasus dalam sehari.


Sayangnya, ibu hamil, ibu menyusui, hingga bayi baru lahir masih luput dari protokol prioritas bencana. Tanpa adanya ruang aman bebas asap dan panduan laktasi darurat, para ibu dipaksa menanggung risiko kesehatan yang berlapis di tengah kepungan polusi.

"Bayi baru lahir dan anak kecil sangat rentan karena laju pernapasan mereka lebih cepat dengan sistem kekebalan tubuh yang belum matang. Imbasnya, ibu menyusui menghadapi dilema berat untuk melindungi bayi, menjaga kelangsungan ASI, sekaligus mengelola stres akibat harus mengungsi," ungkap Rizky.

Pemerintah Gagap Lakukan Penanganan


Dokter sekaligus peneliti kesehatan, dr. Celline Wijaya, menilai siklus karhutla sebenarnya sangat bisa diprediksi karena berulang hampir setiap tahun. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau tiba, bukan sekadar gagap melakukan penanganan darurat.

Celline mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memprioritaskan penanganan stunting lewat program dan pos anggaran khusus. Skema serupa sangat mungkin diterapkan di daerah rawan karhutla melalui anggaran terlindungi yang otomatis aktif begitu indeks kualitas udara memburuk.

Dari sudut pandang hukum, juru kampanye Trend Asia, Meike Inda Erlina, menuding negara telah mengkhianati mandat konstitusi dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dinilai sengaja dikorbankan demi memuluskan ekspansi perizinan industri ekstraktif.


Ketimpangan itu kian terasa ketika 11 hingga 13,5 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan justru dinonaktifkan di tengah krisis. Kebijakan tersebut membuktikan bahwa pembatasan kuota anggaran lebih diutamakan ketimbang menjamin hak konstitusional warga untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Perlindungan sosial tidak boleh sekadar menjadi obat yang reaktif dan karitatif setelah hutan terbakar. Perlindungan sejati harus transformatif, dimulai dengan mengakui wilayah adat, menegakkan hukum, serta memajaki korporasi pencemar dan oligarki untuk membiayai pemulihan ekologis," tegas Meike.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Advocacy and Outreach CERAH, Dzatmiati Sari, mengingatkan bahwa langkah mitigasi jauh lebih murah ketimbang terus-menerus menambal dampak bencana. Pemerintah diminta berhenti menghamburkan uang negara pada proyek-proyek yang justru menggerus hutan dan mengotori udara.


"Selama anggaran, subsidi, dan insentif masih mengalir deras ke sektor ekstraktif serta batu bara, kebijakan perlindungan ekologi hanya akan sibuk menambal kerusakan. Karena itu, transisi energi yang berkeadilan wajib menjadi bagian dari agenda perlindungan sosial yang transformatif," kata Dzatmiati.

Melalui forum bersama ini, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CERAH, Trend Asia, CELIOS, dan AIMI melayangkan empat tuntutan tegas kepada pemerintah:
  1. Mengakui status bencana nasional atas dampak karhutla dan polusi asap yang merugikan publik secara luas akibat kelalaian tata kelola.

  2. Mengubah pendekatan penanganan dari sekadar respons darurat pascabencana menjadi sistem pencegahan dini yang menjamin udara bersih bagi ibu menyusui, bayi, dan pekerja rentan.

  3. Memperjelas pembagian beban pembiayaan untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta korporasi pemegang konsesi.

  4. Memutus rantai krisis iklim dengan menghentikan ketergantungan pada batu bara serta mengevaluasi seluruh izin konsesi perkebunan dan tambang yang beririsan dengan titik api.




    (Rilis: Trend Asia)